Dua tahun setelah diresmikan, Bendungan Leuwikeris mulai menunjukkan wajah asli dampak ekonominya bagi Ciamis: tidak merata. Sementara sektor pertanian menikmati kepastian air dan peluang panen berulang, denyut ekonomi wisata justru melemah, investasi energi masih menunggu waktu, dan warga sekitar waduk menghadapi keterbatasan ruang usaha. Leuwikeris membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur besar tidak otomatis menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif—ia menuntut tata kelola yang tepat agar manfaatnya benar-benar sampai ke masyarakat.
Peresmian Bendungan Leuwikeris pada 29 Agustus 2024 sempat menyalakan harapan besar di Ciamis. Bendungan ini tidak hanya diposisikan sebagai proyek pengendali air, tetapi juga sebagai pemantik pertumbuhan ekonomi baru: pariwisata, pertanian modern, energi bersih, hingga penyediaan air baku. Dalam narasi pembangunan nasional, Leuwikeris adalah simbol kehadiran negara di daerah.
Namun, memasuki Februari 2026, dua tahun setelah diresmikan, satu pertanyaan mendesak perlu diajukan secara jujur: siapa yang benar-benar menikmati manfaat ekonomi Bendungan Leuwikeris?
Jawabannya tidak sesederhana brosur peresmian.
Euforia Pariwisata yang Ternyata Rapuh
Tak bisa dipungkiri, fase awal pasca peresmian Leuwikeris menghadirkan ledakan ekonomi instan. Kawasan waduk berubah menjadi destinasi dadakan. Media sosial dipenuhi foto panorama air, perbukitan, dan jalan inspeksi. Spot-spot wisata swadaya bermunculan, dari Raden Patih hingga Sayang Kaak. Warga membuka warung kecil, parkir, dan lapak kuliner. Dalam waktu singkat, roda ekonomi desa berputar.
Namun, euforia itu ternyata rapuh.
Memasuki pertengahan 2025, denyut wisata mulai melemah. Pengunjung berkurang, beberapa spot tampak terbengkalai, dan aktivitas ekonomi ikut surut. Penyebabnya bukan semata karena wisata “tak lagi viral”, melainkan karena ketiadaan fondasi kebijakan.
Sebagian besar kawasan bendungan berada di bawah kewenangan BBWS Citanduy, dengan status zona merah di area tertentu. Akibatnya, pemerintah desa tidak memiliki ruang legal untuk mengalokasikan dana desa bagi pembangunan fasilitas wisata permanen. Masyarakat diminta kreatif, tetapi dibatasi secara struktural.
Lebih ironis lagi, masalah lingkungan justru dibiarkan menggerogoti potensi wisata. Pada musim hujan akhir 2025 hingga awal 2026, genangan waduk dipenuhi eceng gondok dan sampah rumah tangga. Pemandangan ini bukan hanya mencederai estetika, tetapi juga mengirim pesan jelas: pengelolaan pasca-proyek belum menjadi prioritas.
Pariwisata Leuwikeris akhirnya menjadi contoh klasik pembangunan tanpa orkestrasi: tumbuh cepat, lalu kelelahan sendiri.
Pertanian: Manfaat Nyata yang Tak Berisik
Di tengah kegaduhan wisata yang meredup, sektor pertanian justru menjadi pemenang senyap dari kehadiran Leuwikeris. Inilah dampak ekonomi yang paling konkret dan paling berjangka panjang.
Bendungan ini menjamin suplai air ke Daerah Irigasi Lakbok Utara seluas 6.600 hektare serta kawasan Manganti—wilayah yang selama ini sangat rentan terhadap fluktuasi musim. Hingga awal 2026, petani mulai merasakan perubahan fundamental: air tidak lagi menjadi sumber kecemasan utama.
Kepastian air mendorong peningkatan Indeks Pertanaman (IP). Dari sebelumnya satu hingga dua kali tanam, kini terbuka peluang hingga tiga kali tanam per tahun. Risiko gagal panen akibat kemarau berkurang drastis. Pendapatan petani menjadi lebih stabil, dan ketahanan pangan daerah mendapat fondasi yang lebih kuat.
Ironisnya, justru sektor inilah yang paling jarang disorot. Tidak viral, tidak instagramable, tetapi bekerja nyata. Leuwikeris membuktikan bahwa dampak ekonomi paling penting sering kali bukan yang paling terlihat.
Energi dan Air Baku: Janji yang Masih Menggantung
Di atas kertas, Leuwikeris juga menjanjikan masa depan energi bersih melalui PLTM berkapasitas 7,4 MW dengan nilai investasi sekitar Rp256 miliar. Namun, hingga Februari 2026, proyek ini masih berada pada tahap persiapan dan konstruksi. Manfaat ekonomi yang dirasakan baru sebatas penyerapan tenaga kerja sementara.
Target operasional komersial diproyeksikan mendekati 2030. Artinya, dalam waktu cukup lama, sektor energi masih menjadi janji, bukan kontribusi nyata bagi PAD Ciamis.
Hal serupa terjadi pada penyediaan air baku 845 liter/detik untuk Ciamis, Banjar, dan Tasikmalaya. Secara makro, ini berpotensi menurunkan biaya pengolahan air bersih PDAM. Namun, tanpa percepatan pembangunan jaringan distribusi, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh rumah tangga.
Masalah Klasik: Infrastruktur Tanpa Tata Kelola
Bendungan Leuwikeris bukan proyek gagal. Tetapi ia menghadapi penyakit lama pembangunan Indonesia: infrastruktur lebih cepat dibangun daripada dikelola.
Negara hadir dengan beton, tetapi ragu menghadirkan skema pengelolaan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Masyarakat diminta mendukung, tetapi ruang geraknya dibatasi regulasi lintas kewenangan. Potensi ekonomi ada, namun tidak dipandu oleh desain kebijakan yang jelas.
Jika situasi ini dibiarkan, Leuwikeris berisiko hanya menjadi monumen megah—berfungsi teknis, tetapi kehilangan daya transformasi sosial-ekonomi.
Saatnya Mengubah Paradigma
Leuwikeris membutuhkan lebih dari sekadar pujian atas keberhasilannya menahan air. Ia membutuhkan keberanian kebijakan: kejelasan zonasi yang adaptif, kolaborasi nyata antara BBWS dan pemerintah daerah, serta penanganan serius terhadap persoalan lingkungan.
Tanpa itu, manfaat bendungan akan terus timpang: petani diuntungkan, sementara warga sekitar waduk hanya menjadi penonton dari infrastruktur raksasa di halaman rumah mereka sendiri.
Dan di titik inilah, Leuwikeris sedang diuji—bukan oleh debit air, tetapi oleh kualitas keputusan kita.