Suasana Ruang OP Room Setda Kabupaten Ciamis pada Selasa pagi itu lebih menyerupai ruang dengar pendapat di kota-kota besar ketimbang forum seremonial birokrasi daerah. Di satu sisi meja duduk Aliansi BEM Ciamis. Di sisi lain, Bupati Herdiat Sunarya. Di antara mereka: angka-angka yang tak ramah.
Penurunan APBD dari Rp3,1 triliun menjadi Rp2,3 triliun—kontraksi sekitar Rp800 miliar akibat kebijakan efisiensi pemerintah pusat—menjadi pusat gravitasi diskusi. Dalam konteks fiskal daerah, ini bukan sekadar penyesuaian teknis. Ini adalah ujian ketahanan.
Pertanyaannya sederhana namun menentukan: bagaimana pembangunan tetap berjalan ketika ruang gerak menyempit drastis?
Jawaban Herdiat lugas. Ia menolak jalan pintas berupa kenaikan pajak yang berpotensi membebani masyarakat. Pilihannya adalah intensifikasi—mengoptimalkan sumber yang ada, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokus diarahkan pada penertiban sektor pajak rumah makan yang dinilai belum sepenuhnya patuh.
Dalam logika kebijakan publik, keputusan ini mengirim dua pesan. Pertama, pemerintah daerah memilih menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Kedua, disiplin fiskal tidak boleh dikompromikan oleh ambisi pembangunan yang tak terukur.
“Keinginan besar tanpa kekuatan anggaran itu omong kosong,” ujarnya di hadapan mahasiswa. Sebuah pernyataan yang, bagi sebagian kepala daerah, mungkin terdengar terlalu jujur.
Mahasiswa sebagai Mitra, Bukan Oposisi
Audiensi ini juga menjadi refleksi satu tahun kepemimpinan Herdiat sejak dilantik pada Februari 2025. Namun lebih dari sekadar evaluasi, forum tersebut memperlihatkan dinamika baru: mahasiswa hadir bukan hanya untuk mengkritik, tetapi untuk menguji arah kebijakan.
Lima isu strategis mencuat.
Pertama, peningkatan kasus HIV yang dalam satu tahun terakhir tercatat 93 kasus. Mahasiswa menilai isu ini berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Bagi pemerintah daerah, ini bukan hanya soal kesehatan, tetapi tentang daya saing sosial.
Kedua, pendidikan karakter. Mahasiswa menekankan bahwa sekolah tidak bisa menjadi satu-satunya benteng pembentukan moral generasi muda tanpa dukungan keluarga. Isu ini menguat di tengah kekhawatiran terhadap degradasi nilai akibat paparan konten negatif digital.
Ketiga, infrastruktur desa dan pengembangan wisata. Jalan desa yang belum optimal dan objek wisata yang belum tergarap maksimal dinilai sebagai peluang ekonomi yang belum sepenuhnya dimonetisasi.
Keempat, banjir dan mitigasi bencana. Mereka mendorong perencanaan tata ruang berbasis risiko, peningkatan kapasitas drainase, serta kebijakan lingkungan jangka panjang yang terintegrasi.
Kelima, penataan ruang publik dan perlindungan ekonomi rakyat kecil. Revitalisasi wilayah, menurut mahasiswa, tidak boleh mengorbankan keberlangsungan usaha masyarakat tanpa solusi relokasi yang adil.
Dalam responsnya, Herdiat tidak menempatkan kritik sebagai ancaman. Ia menyebutnya kontribusi pemikiran. Pemerintah daerah, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, bahkan telah berkoordinasi dengan pusat untuk menindak sejumlah akun media sosial yang dinilai meresahkan, sebuah langkah yang ia anggap perlu untuk menjaga ruang digital tetap sehat.
Realisme sebagai Strategi
Yang menarik dari forum ini bukan sekadar daftar persoalan—melainkan nada yang mendasarinya. Di tengah tekanan fiskal, tidak ada janji bombastis. Tidak ada komitmen populis untuk menaikkan pajak demi menambal defisit. Yang ada adalah pendekatan realistis: menggali potensi yang ada, meningkatkan kepatuhan pajak, dan menahan ekspansi program yang tak terbiayai.
Tentu, strategi ini tidak bebas risiko. Tanpa kreativitas dalam meningkatkan PAD, ketergantungan pada transfer pusat tetap menjadi titik lemah struktural. Tanpa inovasi promosi dan investasi, pengembangan wisata dan infrastruktur desa bisa berjalan lambat.
Namun dalam politik anggaran, keberanian sering kali bukan soal membelanjakan lebih banyak, melainkan menahan diri.
Dialog antara mahasiswa dan pemerintah di Ciamis memperlihatkan bahwa tata kelola daerah tidak hanya diuji oleh angka, tetapi oleh kemauan mendengar. Jika forum seperti ini dijaga konsistensinya—bukan hanya saat tekanan meningkat—Ciamis mungkin menemukan modal sosial yang lebih berharga daripada tambahan Rp800 miliar: kepercayaan publik.
Dan dalam ekonomi lokal yang semakin kompleks, kepercayaan adalah mata uang yang tak tercatat di APBD, tetapi menentukan arah pembangunan.